Oleh: Nurul Khikmah, S.H.

Proklamasi Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak dengan

sendirinya melahirkan kemerdekaan yang diakui oleh bangsa-bangsa lain. Proklamasi pada waktu itu, baru berlaku bagi kita sendiri, sebagai kebulatan tekad untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain (dalam pergaulan internasional).

Disini, hermeneutika berperan untuk mengaitkan antara Naskah Proklamasi, Pembukaan  UUD 1945,  dan  Piagam  Jakarta,  bahkan  dapat  ditarik  lebih  jauh ke belakang yaitu dengan sejarah pergerakan nasional seperti peristiwa Budi Utomo (1908), Manifesto Politik (1925) dan Sumpah Pemuda (1928). Secara historis, Pembukaan   UUD   1945   merupakan   penjabaran   (anak   kandung)   dari   naskah proklamasi. Terbukti dari alenia I – IV Pembukaan terkandung prinsip-prinsip, asas- asas, nilai-nilai kerohanian (Pancasila), tujuan atau cita hukum (rechts idee) negara Indonesia. Piagam Jakarta telah terbukti menjiwai dan merupakan satu kesatuan dengan Proklamasi dan Pembukaan, karena rencana semula yang akan dijadikan teks proklamasi adalah Piagam Jakarta. Hubungan signifikan, yaitu terletak pada keterlibatan untuk menggulingkan penjajah, memerdekakan Indonesia, dan membangun negara yang kokoh, Jadi titik hubungan dari semuanya nampak dengan jelas dalam konteks hubungan kesejarahan, bukan dalam arti hubungan kausalitas (sebab-akibat).  Pola  hubungan  yang  di  dapat  dari  penggunaan  teori  hermenutika

antara Naskah Proklamasi; Piagam Jakarta, dan Pembukaan UUD 1945 di atas adalah berupa nilai-nilai,  prinsip-prinsip,  dan  asas-asas  yang  mendasar dalam  kehidupan berbangsa dan  bernegara di  Indonesia, yaitu:  hak menentukan nasib  sendiri (self determination), berdirinya bangsa dan negara yang merdeka (freedom of nation and state), jiwa bangsa (Volksgeist), cita negara (Staatsidee), cita hukum (Rechtsidee), dan falsafah Negara.

Secara elementer, makna kemerdekaan dalam perspektif hukum tidak jauh berbeda dengan sudut pandang sejarah. Konsepsi pengertian hukum pada proklamasi merupakan suatu bentuk pemberontakan bangsa Indonesia kepada Pemerintah Hindia Belanda maupun Pemerintah Jepang. Tindakan  pemberontakan tersebut di terima karena diakui dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Secara hukum tindakan ini Legal, karena dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum pada waktu itu adalah hukum tidak tertulis yaitu hukum adat, sedangkan peraturan perundang-undangan adalah seperti diatur dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 yang disahkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Sementara  melihat  banyaknya  keberagaman  makna  hukum  dari  kemerdekaan, terdapat satu titik singgung konsepsi yang integral. Secara internal, Pemahaman atas suatu  kemerdekaan  suatu  bangsa  harus  berangkat  dari  konsepsi  nasionalime, kemudian ditarik ke dalam konsepsi kedaulatan, negara hukum dan demokrasi. Sedangkan secara eksternal, kemerdekaan merupakan pernyataan kepada dunia luar bahwa Indonesia telah merdeka dan sederajat dengan negara-negara merdeka yang lain.  Sementara,  asas  kesederajatan  merupakan  bagian  dari  prinsip  tertib  hukum. Tertib hukum merupakan bagian dari konsepsi negara hukum dan pada tataran implementasinya membutuhkan sarana dan mekanisme demokrasi. Jadi titik singgung dari kedua sudut pandang ini terletak pada konsepsi nasionalisme, konsepsi kedaulatan, konsepsi negara hukum, dan konsepsi demokrasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *