Eksistensi Baitul Mal dan Peranannya dalam Menyejahterakan Umat

Oleh Eka Safitri, S. Pd.

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab “bait” yang berarti “rumah”, dan “al-mal” yang berarti “harta”. Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak (al jihat) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul Mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat (al-makan) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara.

Sejatinya konsep Baitul Mal sudah ada sejak masa pemerintahan Rasulullah saw. dan dilanjutkan pada masa pemerintahan Abu Bakar. Tetapi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Baitul Mal dikembangkan fungsinya sehingga menjadi lembaga yang reguler dan permanen yang dikelola oleh pemerintahan saat itu. Hal ini terjadi karena pada masa pemerintahan Umar bin Khattab wilayah kekuasaan Islam semakin luas yang berdampak pada peningkatan pendapatan negara, sehingga dibentuklah Baitul Mal untuk mengelola pendapatan tersebut.

Menurut sejarah tercacat bahwa, pembangunan institusi Baitul Mal dilatarbelakangi oleh kedatangan Abu Hurairah yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Bahrain dengan membawa harta hasil pengumpulan pajak al-kharaj sebesar 500.000 dirham. Hal ini terjadi pada tahun 16 H. Oleh karena jumlah tersebut sangat besar, Khalifah Umar mengambil inisiatif memanggil dan mengajak bermusyawarah para sahabat terkemuka tentang penggunaan dana Baitul Mal tersebut. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, khalifah Umar memutuskan untuk tidak mendistribusikan harta Baitul Mal, tetapi disimpan sebagai cadangan, baik untuk keperluan darurat, pembayaran gaji para tentara maupun berbagai kebutuhan umat lainnya.

Pada hakikatnya fungsi Baitul Mal mengelola keuangan negara menggunakan akumulasi dana yang berasal dari berbagai penerimaan seperti zakat, kharaj (cukai atas tanah pertanian), jizyah (pajak yang dibebankan pada penduduk non-Muslim yang tinggal di negara Islam), fai’ (upeti), dan lain-lain. Pemanfaatannya adalah untuk melaksanakan program-program pembangunan ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan, penyebaran fikrah Islam melalui diplomasi luar negeri dan semua program pembangunan yang menjadi kebutuhan negara. Sehingga secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal pada masa pemerintahan Khalifah Umar berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan khalifah merupakan pihak yang berkuasa penuh terhadap harta Baitul Mal.

Baitul Mal yang telah ada sejak pemerintahan Islam merupakan cikal bakal lahirnya Baitul Mal wa Tamwil (BMT) di Indonesia. Baitul Maal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro).

Peraturan yang terkait dengan keberadaan BMT diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). BMT saat ini dikelola oleh lembaga-lembaga swasta mikro yang bertugas untuk mengelola dana milik masyarakat dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan.

Keberadaan BMT dapat dipandang memilliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi yang kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi dan bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkanya dana kepada masyarakat yang membutuhkan pendanaan untuk mengembangkan usahanya maupun pendanaan lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial.

Terdapat persamaan antara Baitul Mal pada masa khalifah Umar dan Baitul Mal wa tamwil yang ada sekarang yaitu dari fungsi nya sebagai penghimpun dan pengelola harta ibadah seperti zakat, infak sedekah, dll. Meskipun Baitul Mal merupakan cikal bakal dari lahirnya Baitul maal wa tamwil, terdapat beberapa perbedaan pada lembaga pengelolanya. Pada masa khalifah Umar, Baitul Mal merupakan lembaga milik negara yang mengelola keuangan negara dan membantu menyejahterakan rakyatnya sedangkan saat ini Baitul Mal wat tamwil hanyalah lembaga swasta mikro yang mengelola keuangan masyarakat yang mempercayakan dananya kepada BMT tersebut. Selain itu, BMT juga memiliki fungsi komersial yaitu sebagai lembaga yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif (tamwil) sebagaimana layaknya bank dan bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkanya dana kepada masyarakat yang membutuhkan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*